PKS “dikucilkan” dari Koalisi .....?

Oleh : Jefri Susetio

BERBAGAI media sangat heboh memberitakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang “dikucilkan” dari koalisi, bagi media isu ini sangat “seksi”. apalagi setelah rapat Paripurna DPR yang membahas kenaikkan harga BBM. Seperti biasa PKS kembali bersebrangan dengan rekan-rekanya di setgab. Lantas apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana cara mengatasi masalah ini. ?

Sejak awal SBY berkuasa, PKS terkesan memainkan peran “kaki dua” dalam perpolitikan, ini tercermin dengan skanario yang kerap di “lakoni” PKS. PKS memang berkoalisi dengan pemerintah namun disisi lain PKS terkesan sebagai oposisi pemerintah. indikasinya kebijakan fraksi PKS di DPR selalu bertentangan dengan kemauan rekan-rekanya di setgab, dan hal ini membuat “geram” partai demokrat.

Keputusan PKS yang menolak kenaikkan BBM saat sidang paripurna, menjadi perbincangan “hangat” di kalangan politisi demokrat. Tak tanggung-tanggung berbagai eliet parpol yang tergabung di setgab menyarankan agar PKS dikeluarkan dari Koalisi, Guna merespon sikap tersebut. selasa (3/4/2012) SBY membuat rapat tertutup dengan setgab untuk membahas sikap “pembangkangan” PKS.

Hasil rapat masih belum “terungkap”, SBY masih diam, namun “suhu” politik pun terus memanas. saling serang dengan aneka komentar pun kian gencar, tudingan yang di alamatkan kepada PKS pun tidak bisa di elakkan. ada yang mengatakan PKS bermuka dua, adapula yang mengatakan PKS sebaiknya keluar dari koalisi. komentar “sumbang” terus bermunculan, namun hanya satu komentar yang kerap di keluarkan PKS, “kami belum mengambil  keputusan, dan tidak mungkin kami mengambil keputusan dengan informasi yang beredar” kalau pun kami dikeluarkan dari koalisi kami siap (mahfudz, viva news kamis 5/4/2012).

Inti dari komentar mahfudz adalah PKS tidak akan tarik diri dari koalisi, kanapa ? karena PKS memiliki pertimbangan matang dalam menyikapin masalah ini. ada dua pertimbangan yang bisa kita analisis pertama atas pertimbangan konstitusi, dan kedua pertimbangan politik.

PKS paham betul ketika dengan sendirinya keluar dari koalisi dengan menarik kadernya dikabinet “berakti melanggar konstitusi” karena partai tidak punya HAK konstitusi untuk manarik menterinya yang sedang bertugas membantu presiden. Partai yang manarik menterinya dari kabinet, itu sama saja ingin membooikot jalannya pemerintahan dan itu tidak sehat guna perjalanan pemerintahan (peryataan irman putra sidin, media indonesia 1/4/2012).

Sikap menunggu PKS dan bertahan atas “hujatan” yang di keluarkan setgab, akan membangun image yang positif untuk partai ini. karena dalam “guncangan” politik seperti ini, citra PKS sebagai partai yang di korbankan atas keberanianya untuk menolak BBM dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat akan terbentuk.

PKS harus mengelaborasi dirinya agar tampil bedah dengan partai islam lainnya, elaborasi saat ini bukan harus melawan komentar dari demokrat. Yang harus lebih di kaji justru bagaimana memainka isu dari “hujatan” yang di keluarkan demokrat.

Elaborasi ini penting ketika kita melihat data LSI mengenai popularitas partai politik yang di rilis bulan maret 2012. berdasarkan hasil surve yang di rilis LSI, PKS mengalami penurunan tingkat pemilih. PKS hanya menduduki posisi ketujuh, merosot tiga poin dari pemilu legislatif 2009. Posisi seperti ini yang harus di manfaatkan oleh PKS agar mampu menaikan tingkat pemilihnya.

Runyamnya situasi yang di alami PKS akan berbuah manis ketika kader PKS mampu mengambil inisiatif mendisain marketing politik di balik segala peristiwa ini, apalagi ketika PKS benar-benarnya di keluarkan dari koalisi, PKS akan lebih mudah mengambil hati pemilih yang “melankolis”. Dan ketenangannya ketika “dihujat”, membuat PKS punya tempat khusus di hati rakyat.

Situasi ini baru pertama kali di alami dalam sejarah perpolitikan di indonesia, belum ada rujukan presiden mengenai langkah apa yang harus di lakukan. Namun dalam aturan ketatanegaraan formal jelas presiden memiliki hak prerogratif, dengan hak ini presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberentikan menteri. Bahkan presiden tidak perlu meminta persetujuan parlemen dan menteri yang bersangkutan.

Tetapi yang mesti di ingat adalah sistem presidensial “banci” yang dianut indonesia, dengan banyaknya partai politik. Presiden harus menjaga koalisi kalau ingin kekuasaannya stabil, hal inilah kemudian yang membuat SBY masih diam dan berpikir dengan segalah pertimbangan. ketika PKS menjadi oposisi peluang untuk menjatuhkan SBY sangat terbuka lebar, pertarungan politik akan semangkin memanas.

Komunikasi eliet solusinya.

            Setuasi ini sebenarnya normal dan wajar, tidak ada yang seharusnya yang dibesarkan. Situasi saat ini menjadi panas kerena persoalan ini “digoreng” oleh media massa. Tentunya media massa memiliki kepentingan untuk memberitakan kasus ini ke publik, karena kasus ini merupakan “hot issue”.

            Yang menjadi persoalan tidak hanya aturan ketatanegaraan legal formal, atau prinsip-prinsip dalam berkoalisi, namun saat ini yang menjadi masalah adalah perkembangan komunikasi antara PKS dan SBY.

            Pertemuan SBY dengan setgab selasa (3/4/2012) tanpa mengundang eliet PKS merupakan sebuah bukti bahwa komunikasi antara SBY dan PKS tidak berjalan dengan baik. masalah ini dapat di minimalkan jika SBY atau PKS mau mengambil inisiatif untuk membangun hubungan komunikasi.

            Jika PKS bertemu SBY, kemudian PKS menjelaskan alasanya menolak kenaikkan BBM secara “gamblang”. Dan SBY juga mengungkapkan landasan kebijakannya untuk manaikkan harga BBM, dan kekecewaannya dengan PKS yang kerap kali sering bersebrangan dengan kebijakan yang di lakukan pemerintah. Tentu hubungan komunikasi ini akan lebih baik ketimbang SBY diam dan membiarkan “perang” opini di media.

            Yang harus di ingat oleh SBY dan PKS adalah persoalan yang di hadapi bangsa ini sudah cukup banyak. Terbinanya komunikasi antar eliet mungkin belum dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tetapi terbinanya komunikasi yang baik antara kedua eliet, setidaknya mengurangi kisruh yang ada saat ini.

Penulis adalah staf devisi HAM dan LINGKUNGAN di Komuditas Demokrasi Aceh Utara (KDAU).  

penyataan sikap SMUR

KDK SMUR UNIMAL

Menolak Kenaikan Harga BBM

Kekuasaan anti-rakyat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 1.500 per liter yang akan mulai dilaksanakan pada 1 April 2012.  Ia telah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali sejak berkuasa yakni pada tahun 2005, sebanyak dua kali, dan satu kali pada tahun 2008. Rencana keempat kalinya ini pun, ia memakai alasan yang tetap sama yakni kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai USD 123 per barel telah menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi yang besar terhadap BBM. Menurut pemerintah, penyebab kenaikan harga BBM terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang menurun dan krisis di Timur Tengah oleh krisis politik Selat Hormuz di Iran. Padahal, pemerintah sendiri tidak bisa menjelaskan secara detail perhitungan besarnya atau tidaknya kerugian dengan dikeluarkannya kebijakan yang menindas rakyat ini.

Ketertundukan sepenuhnya kekuasaan boneka negara (pemodal) yakni SBY menjadikan rakyat harus menanggung beban krisis berlipat-lipat. Ia memudahkan dominasi imperialis, khususnya pemodal, mengeruk minyak, gas, dan kekayaan alam Indonesia dengan: Pertama, Kontrak Karya Negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang.Kedua, Penetapan royalti yang kecil. Ketiga, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga kecil. Rezim SBY pun tak punya malu untuk menunjukkan kadar kebonekaannya yang tinggi dengan mengurang subsidi BBM yang mencapai 165,2 triliun pada tahun 2011 demi terciptanya  APBN yang “sehat dan kuat”. Saat ini, pemerintah mengajukan APBN-P tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp 137,379 triliun. Lagi-lagi, rezim berkelit atas kebijakannya sebagai tindakan untuk melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu.

Rakyat mendapatkan beban yang semakin berlipat ganda yakni kenaikan harga sembako dan barang-barang lainnya, terpotongnya nilai upah, PHK besar-besaran, kebangkrutan usaha kecil dan menengah, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, terampasnya tanah milik petani, tingginya biaya berobat dan kesehatan, dan lain-lain. Keadaan rakyat tidak akan teratasi dengan skema pragmatis pemerintah yakni empat kompensasi yang bantuan langsung tunai, beasiswa bagi masyarakat miskin, penambahan jumlah beras miskin, dan kompensasi bagi sektor transportasi. Intinya, penghidupan rakyat akan semakin merosot oleh kebijakan yang anti rakyat dan semakin tertindas oleh penindasan rezim SBY yang semakin menindas rakyat.

Oleh karena itu, kami KOMITE DEWAN KAMPUS SOLIDARITAS MAHASISWA UNTUK RAKYAT (SMUR) menyatakan secara tegas :

1.       Menolak keinginan pemerintah untuk menaikan harga BBM.

2.        Menuntut turunkan harga kebutuhan bahan pokok rakyat.

3.       Menuntut pemerintah memberikan subsidi bagi rakyat.

4.        Menolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia.

5.        Mendesak Pemerintah tidak menggunakan cara represif dalam pengamanan aksi penolakan kami ini.

6.        mendesak aparat untuk menindak tegas terhadap oknum yang sengaja menyimpan BBM.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan menyerukan kepada seluruh organisasi rakyat, petani, buruh, kaum miskin kota, budayawan, akademisi untuk bersama memperjuangkan hal ini bersama-sama. Salam Mahasiswa !

          Kami juga mengharapkan kehadiran kawan-kawan mahasiswa untuk aksi bersama aliansi mahasiswa aceh utara dan kota lhokseumawe(AMAT) yang terdiri dari SMUR, HMI, KAMMI, FKMA, BEM UNIMAL, STAIN PMII, PII. Yang akan di laksanakan pada hari jumat pukul 08.00 WIB sampai selesai, rute aksi Lancang Garam, menuju depot pertamina di jomblang,

          Kehadiran kawan-kawan adalah sebuah langkah untuk menentang kebijakan Rezim SBY yang mensensarahkan Rakyat.

Lhokseumawe, 29 Maret 2012

tulisan ini di muat di harian analisa tgl 28 maret 2012

Menggoyang Presiden SBY

Oleh : Jefri Susetio

            “ADA gerakan aneh yang menginginkan pemerintahan jatuh sebelum pemilu 2014”. Gerakan ini di motorin oleh kelompok yang tidak ingin berjuang melalui jalur demokratis di pemilu 2014 namun berambisi menjadi capres dan cawapres. kalimat ini di sampaikan oleh SBY di hadapan eliet partai demokrat di kediamannya di cikeas Bogor, minggu 18/03/2014. Dan menjadi headline di berbagai media (detik.com, analisa)

            Kalimat tersebut sebagai respon SBY atas mencuatnya gerakan demontrasi yang di lakukan elemen sipil seperti mahasiswa dan Buruh di berbagai daerah untuk menolak kenaikan BBM. tidak hanya berorasi dan berteriak TOLAK BBM, tak jarang gerakan tersebut kerap kali bentrok dengan polisi, membakar poster SBY, mehancurkan mobil yang berplat merah dan yang lebih radikal mensegel beberapa SPBU dan truk pengangkut  BBM.

            Tema utama aksi protes tersebut sangat jelas seluruh elemen sipil seperti mahasiswa dan buruh berjuang melakukan demontrasi demi kata “Pembatalan Kenaikan Harga BBM bersubsidi”, walaupun cheos dengan polisi kian menjalar di berbagai daerah namun gerakan tolak BBM semangkin menjalar pula dari sabang hingga marauke, hanya ada satu kata yang sering di orasikan para demontran “BBM naik makan revolusi untuk indonesia dan SBY-Boediono turun”

            Yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita apakah bisa SBY-Boediono turun karena dengan menaikkan harga BBM ? walaupun kebijakan SBY di anggap kebijakan keliru dan tidak di setujui oleh rakyat kecil.

            Harus di akui secara hukum dan politik SBY-boediono kini dalam posisi yang beruntung dan kuat, karena konstitusi melindunginnya dan kekuatan utama politik mendukung kebijakannya, partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah sepakat dengan kenaikkan BBM, alhasil hanya ada empat partai besar yang menolak kebijakanya PDIP, GERINDRA, HANURA dan satu partai koalisi yakni PKS.

Dalam  UUD 1945 yang telah di amandemen ke IV Tahun 2002 seorang presiden tidak bisa di jatuhkan kerena dengan kebijakannya, seorang presiden mungkin saja membuat kebijakan yang di anggap sebagian kalangan sangat buruk tetapi harus kita pahami bahwa wewenang presiden mengharuskan membuat kebijakan, seburuk apapun kebijakan presiden apabila kebijakan tersebut tidak melanggar konstitusi maka presiden tidak bisa di turun dari jabatannya.

            Apabila kita merujuk pada “tradisi” impeachment, ada empat pelanggaran hukum yang dapat menjatuhkan presiden yaitu penghianatan terhadap negara, korupsi, kriminalitas tingkat tinggi, dan perbuatan tercelah. Kebijakan politik yang di lakukan SBY dengan menaikkan harga BBM tidak termasuk dalam empat kategori itu. Jadi secara konstitusi jelas SBY-Boediono tidak dapat di turunkan dari jabatannya.

            Kalau kita melihat sejarah pada tahun 2002, mungkin nasib SBY lebih baik dari pada GUSDUR. ketika menjadi presiden, GUSDUR masih dalam bayang UUD 1945 yang lama. Ketika ada gerakan sipil dan politik yang ingin melengserkannya, maka dengan mudah pulah dia dapat di lengserkan. kenapa ? karena pada saat itu wewenang memecat presiden berada di MPR, dan tidak perlu ada verifikasi melanggar hukum dari mahkamah konstitusi atau mahkamah agung.

            Dari sejarah di atas saya berkeyakinan BBM pasti naik. Kalau gerakan mahasiswa semangkin lemah dan SBY masih di lindungin partai koalisi. Mahasiswa sebagai aktor utama yang menentang kebijakan SBY, wajib akan di lemahkan oleh pemerintah. karena mencuatnya gerakan protes yang di lakukan mahasiswa akan berdampak pada stabilitas politik saat ini, dan momen ini akan menjadi peluang bagi oposisi untuk “menggoyang” SBY. Sadar akan hal ini SBY mulai “meredam” gerakan mahasiswa dengan megajak 85 aktivis mahasiswa ke china dan korea. Tujuannya hanya satu meredam mobilitas dari gerakan mahasiswa.

            Mungkin SBY mampu “meredam” beberapa aktivis yang kritis, namun SBY belum tentu mampu “meredam” eliet politik tertentu untuk menghentikan pembusukan citranya. Mereka akan berupaya agar kemarahan rakyat kepada SBY terus membara dan memuncak sampai April mendatang atau bahkan sampai menjelang pemilu 2014. Klimaksnya publik tidak percaya lagi dengan SBY dan PARTAI DEMOKRAT. Kalau publik sudah tidak percaya maka pengulingan SBY melalui konstitusi tertinggi yaitu mobilitas gerakan masa rakyat akan terjadi.

Kuncinya Dukungan Rakyat.

            Beragam cara telah dilakukan pemerintah untuk meredam protes mahasiswa, mulai dari diskusi dengan seluruh Rektor sehingga para rektor mampu merasionalkan mahasiswanya. Selanjutnya pemerintah terkesan “memplintir” gerakan mahasiswa dengan melakukan tindakan reprensif yang berujung pada terjadinya “cheos” dan anarkis. terpancingnya mahasiswa untuk bertindak anarkis dengan merusak fasilitas umum, menjadi peluang bagi pemerintah untuk “membusukkan” gerakan mahasiswa sehingga yang dijadikan pemberitaan di media tidak suntansi dari gerakan mahasiswa namun anarkisme yang di lakukan mahasiswa.

            Ketika gerakan mahasiswa terus terprovokasi dan bertindak anarkis, hal ini akan berbahaya terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri karena subtansi dari gerakan mahasiswa akan hilang dan mahasiswa akan sulit mendapat dukungan rakyat. Kalau mahasiswa tidak mendapat dukungan rakyat maka gerakan mahasiswa akan terus melemah dan kehabisan energi, dampaknya perubahan yang di inginkan tidak tercapai.

            Untuk merubah kebijakan pemerintah, hanya ada satu “solusi” yaitu elemen sipil seperti mahasiswa dan buruh, harus melakukan “agitasi” dan menularkan ide-idenya kepada masyarakat kelas bawah sehingga mereka tergerak untuk melakukan protes. Alexsander Hamilton misalkan menjuluki gerakan-gerakan rakyat sebagai “Binatang Buas” yang banyak jumblahnya.

            Pendangan Alexsander Hamilton tersebut menjadi “sinyal” bahwa “simpul-simpul” massa gerakan rakyat sangat bahaya dan berpengaruh terhadap stabilitas negara. tentu saja gerakan rakyatlah yang mampu merubah kebijakan pemerintah, bahwa mengulingkan pemerintahan, eskalasi gerakan mahasiswa bersama rakyat menjelang April mendatang di senayan adalah solusi untuk merubah kebijakan SBY.

Penulis adalah Staf di Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU)

             

           

             

Paranoit Bush Terhadap Kelompok Islam Radikal

Oleh: Jefri Susetio

PASCA runtuhnya gedung WTC di new York amerika serikat yang di kenal dengan serangan 11 september,  perang terhadap terorisme di seluruh dunia gandrung di lakukan oleh amerika serikat yang di nakodahi oleh bush, paranoid bush terhadap pimpinan al-Qeda, osama bin laden dan gerakan islam radikal di seluruh dunia khususnya di Negara-negara islam di asia tenggara, semangkin mencuat kepermukaan publik.

Paranoid bush terhadap kelompok-kelompok islam radikal di seluruh dunia tercemin atas doktrinya yang sangat populer “ either you with us or you are with the terrorist” dan “ if you are not with us, you are against us “ peryataan bush ini sangat jelas ingin membagi Negara-negara dunia menjadi dua yaitu teroris dan bukan teroris dan atas doktrim ini pula lah yang menjadi alasan bush untuk menyuarakan perlawanan terhadap Negara-negara yang di anggap sebagai pelindung terorisme dan melegalkan aksi-nya untuk membombardir afghanistan.

Tidak heran dengan alasan terorisme, kebebesan individu dan perdamaian amerika serikat menyerang Negara-negara yang mereka anggap sebagai Negara nakal, seperti irak, suriah, Libya. Selain itu amerika juga berupaya memusnakan pemimpin-pemimpin dunia yang mereka anggap sebagai pendukung terorisme yang mengancam kepentingan nasional amerika serikat.

            Sahdam Husain, khadafi adalah cermin pemimpin dunia yang selama ini kerap menentang amerika dan di anggap sebagai pemimpin tidak adil, dengan alasan ketidak-adilan kedua pemimpin ini berserta negaranya di hancurkan oleh amerika serikat, cermin kejahatan amerika serikat yang di nakodahi oleh bush atas irak adalah secara nyata bush merealisasikan doktrim preemption.dengan melakukan operasi militer di irak dan membunu sahdam Husain.

            Doktrim preemption adalah sebuah doktrim/pemikiran bush sebagai bentuk antisipasi serangan terorisme di masa depan, sehingga secara sepihak Amerika serikat dapat mengambil tindakan terlebih dahulu untuk melakukan operasi militer kepada Negara atau kelempok sasaran yang di inginkan. Doktrim ini jelas sangat meresahkan Negara-negara lain dan tentu saja mendapatkan kecaman dari berbagai Negara.

            Doktrim preemption bush ini pulalah yang melahirkan terorisme yang paling mengancam perdamaian dan kedaulatan Negara lain, khususnya Negara-negara yang berani menentang hegemoni amerika serikat, secara tidak langsung bush dengan doktrim preemption telah mendeklarasikan dirinya sebagai aktor terorisme dunia. Yang telah menyerang Negara lain dengan bertopeng keadilan,dan perdamaian.

            Setelah menyerang Negara-negara yang di anggap melindungi terorisme seperti afghanistan, dan telah berkurangnya aksi-aksi dari kelompok terorisme dunia seperti al-Qeda dan kelompok Taliban. Bush  mulai mengarahkan hegemoni dan doktrimnya ke Negara-negara asia tenggara, berbeda dengan Negara-negara timur tengah dan juga Negara-negara sosialis yang secara lantang berani menentang hegemoni amerika tanpaknya Negara-negara di kawasan asia tenggara sangat patuh dan menerimah doktrim bush, ini terbukti berbagai kegiatan kerja sama di lakukan oleh pemimpin Negara-negara di kawasan asia tenggara khususnya indonesia dengan amerika serikat untuk perang melawan gerakan islam radikal.

            Langkah bush mengarahkan doktrimnya di kawasan Negara-negara di asia tenggara tidak lain akibat ketakutan bush terhadap sel-sel al-Qeda yang berada di kawasan asia tenggara khususnya di malaysia, Singapore, indonesia dan Filipina selatan, setidaknya ada dua organisasi islam radikal yang sangat di takutin oleh bush, dan dua organisasi ini di anggap sebagai sel-sel dari al-Qeda di asia tenggara yaitu jamaah islamiyah yang di pimpin oleh abu bakar basyir dan front pembebesan islam morro yang di pimpin oleh abu sayyaf.

            Dua organisasi ini di sinyalir mendapatkan syuntikan dana langsung dari Al-Qedan dan mendapat pelatihan di afghanistan, kemudian sel-sel dari kader jamaah islamiyah yang telah mendapatkan pelatihan di afghanistan di duga aktor serakaian terror yang di arahkan ke berbagai tempat wisata yang banyak terdapat warga Negara amerika dan sekutunya dan gedung-gedung milik Negara-negara barat.

            Serangkaian terror yang di lakukan oleh kelompok islam radikal di asia tenggara sebagai menifestasi mereka untuk berjihat melawan segalah bentuk kejaliman yang lakukan oleh amerika serikat dan sekutunya setidaknya ada beberapa serangkaian serangan yang di lakukan oleh kelompok islam radikal di indonesia, seperti Bom bali satu yang menewaskan 200 orang, Bom bali 2, hotel jw mariot Jakarta dan kedutaan besar Australia dan masi banyak lagi serangan yang di lakukan oleh kelompok islam radikal di indonesia.

            Serangkaian serangan yang di lakukan oleh kelompok islam radikal di indonesia yang target serangannya tempat-tempat bisnis barat dan gedung-gedung milik barat menjadi sinyalir kita bahwa arah target serangan yang di lakukan oleh kelompok islam radikal di asia tenggara khususnya di indonesia  telah berubah dari penargetan militer barat dan istalansi pemerintahan, menjadi ke tempat-tempat di mana banyak terdapat warga negera amerika dan sekutunya.

            Serangan – serangan yang di lakukan oleh kelompok islam radikal di indonesia membuat bush sangat gerah dan berdetir dengan kekuatan uang dan pengarunnya, bush melakukan perjalanan politiknya ke Negara-negara asia tenggara, untuk melakukan kerja sama dengan asean untuk perang melawan terorisme, dengan adanya kerja-sama tersebut mulai tahun 2003 secara khusus indonesia dan Negara-negara asea lainnya melakukan perang melawan gerakan – gerakan islam radikal baik secara individu maupun secara organisasi.

Dampak Doktrim Bush di indonesia.

Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di asia tenggara memiliki potensi sendiri akan timbulnya sel-sel gerakan islam radikal, sebagai Negara muslim dengan pemerintahan yang sekuler, tentu saja banyak menimbulkan berbagai gerakan dari kelompok-kelompok islam konservatif yang menginginkan terhujudnya syariat islam di indonesia, dan kelompok-kelompok inilah yang kemudian membangun suatu organisasi radikal seperti jamaah islamiyah dll.

Potensi tumbuh suburnya gerakan islam radikal di indonesia semangkin mencuat ketika adanya serangkaian terror bom dan tertangkapnya para aktor-aktor terror memberikan gambaran tersendiri akan bahaya indonesia di mata Negara-negara barat. Bush dengan segala kekuatan yang di milikinya melakukan berbagai upaya untuk bekerjasama dengan pemerintah agar melakukan perang melawan terorisme, paranoid bush kepada kelompok-kelompok islam radikal di indonesia, menjadikan indonesia sebagai Negara yang menjadi perioritas oleh bush untuk mematikan gerakan islam radikal yang ada di indonesia.

Hujud kerja-sama yang di lakukan oleh bush adalah dengan memberikan berbagai bantuan kepada indonesia baik dalam bentuk bantuan pendidikan dan pelatihan intelejen serta membantu terhujudnya pasukan khusus yang menanggani terorisme, maunpun memberikan hadia kepada siapapun yang bisa menangkap pelaku terror di indonesia. Tidak hanya memberikan bantuan pendidikan dan hadia kepada siapapu yang bisa menangkap terorisme, bush juga megiring isu terorisme sebagai ancaman akan pertumbuhan ekonomi di kawasan asean sehingga perspektif untuk melawan terorisme terus gencar di lakukan di kawasan asia tenggara khususnya di indonesia.

Safari politik bush di kawasan asean untuk perang melawan terorisme adalah suatu bentuk paranoid bush atas tindakan radikallisme islam yang di arahkan kepada berbagai sektor bisnis milik amerika dan negara2 barat lainnya. Safari politik bush ini juga sebagai bentuk menjaga kepentingan nasional amerika di Negara-negara asean.

Amerika serikat sendiri memiliki banyak kepentingan di kawasan asean mulai kepentingan bisnis, untuk memperkokohkan imperalismenya di indonesia sampai pada memperkuat hegemoninya dan proses liberalisme di kawasan asean khususnya indonesia, demi menjaga kepentingan nasional amerika di Negara-negara dunia ketiga secara khusus indonesia maka bush melakukan berbagai langkah untuk mengatisipasi segala kemungkinan hal-hal yang mengangu kepentingan nasional amerika serikat. Dan gerakan radikalisme islam adalah ancama utama amerika di kawasan asena khususnya indonesia.

Untuk mengatisipasi meluasnya gerakan radikalisme di indonesia, bush dan pemerintah indonesia terus berkampanye anti teroris di seluruh penjuruh tanah air, dan setiap kampanye terorisme yang di lakukan oleh pemerintah selalu memberikan opini negative yang membunu karakter gerakan terorisme, bahkan secara terang-teranggan sering menjastivikasi pesanten-pesantren tertentu sebagai tempat lahirnya aktor-aktor terorisme di indonesia.

Opini negative yang terus di lakukan oleh berbagai kalangan mampu mempengaruhi pandangan publik, sehingga perspektif masyarakat cendrung memandang organisasi islam radikal tertentu dan kalangan-kalangan islam konservatif sebagai orang yang perlu di waspadai dan di anggap sebagai orang-orang yang berpikir radikal. Keberhasilan memperngaruhi opini publik ini berakibat kurang populernya pesantren sebagai pendidikan yang berbasis islam, padahal dahulu di indonesia pesantren adalah tempat pendidikan islam yang sangat populer.

Kampanye perang melawan terorisme juga tidak sekedar memberikan opini publik tentang bahaya terorisme yang berakibat pada menurunnya populeritas pesantren namun juga di hujudnya dalam Undang-undang dan peraturan daerah yang secara jelas pemerintah ingin mematikan kalangan-kalangan islam radikal dan nilai-nilai keislaman yang konservatif.

Proses pelemahan dan opini buruk tentang kelompok islam radikal yang di lakukan pemerintah, sangat berbahaya bagi keberlangsungan nilai-nilai islam di indonesia, mengingat yang terjadi saat ini adalah terjadinya hukuman sosial dan pandangan buruk masyarakat terhadap orang-orang berpenampilan sangat islami. Dan hal inilah sebagai gerbang timbulnya kaum-kaum mudah yang berpikir sekuler dan liberal di indonesia.

Penulis adalah Mahasiswa ilmu Politik Unimal.