FPR: Perempuan Indoensia Bangkit Lawan Penindasan Selasa, 8 Maret 2011 | 14:39 Menuntut jaminan kesetaraan bagi kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia. Menuntut jaminan kesetaraan bagi kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia. Berita Terkait * Angelina Sondakh: Perempuan Masih Alami Keterbungkaman * Peran Perempuan di Politik Harus Ditingkatkan * Hari Perempuan Sedunia di Jakarta * Menghormati Hari Perempuan Internasional JAKARTA- Front Perjuangan Rakyat (FPR) meminta perempuan Indonesia untuk bangkit lawan penindasan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI). "Momentum Hari Perempuan Internasional ini sekaligus menandakan seabad perlawanan kaum perempuan yang terjadi pada tahun 1911, HPI dirayakan di negara-negara industri seperti Jerman, Austria, Denmark, Finlandia, Swiss dan Amerika Serikat dengan tuntutan 8 jam kerja," demikian siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (8/3). FPR menghimpun berbagai organisasi baik dari sektor buruh, tani pemuda, mahasiswa, perempuan, organisasi sosial maupun individu. Dalam hal ini FPR menuntut kesetaraan dan pemenuhan akan hak-hak dasarnya kepada pemerintahan SBY-Boediono. Mereka meminta untuk dihentikannya perampasan upah, tanah, kerja, dan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tuntutan ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 tahun 1988 yang berisi bahwa perempuan tidak mendapatkan tunjangan kesehatan bila suami sudah mendapatkan hak serupa. Akibatnya, upah minim yang diterima telah memaksa 44 persen buruh pabrik perempuan untuk bekerja lebih panjang, sedangkan buruh perempuan yang bekerja paruh waktu hanya sebesar 48 persen dan buruh laki-laki mencapai 71,6 persen. Mereka juga menuntut jaminan kesetaraan bagi kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak. Selain itu, FPR meminta jaminan kesehatan, kesejahteraan,serta perlindungan bagi perempuan yang didasarkan pada pekerjaan perempuan Indonesia sebagai buruh migran (TKW). Mereka berharap tidak ada lagi kasus kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan seperti yang terjadi pada para TKW Indonesia di Timur Tengah. (ant/hrb) 0Share Kirim Komentar Anda

http://www.investor.co.id/media/images/medium2/20110105132226088.jpgSelasa, 8 Maret 2011 | 14:39
Menuntut jaminan kesetaraan bagi kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia. Menuntut jaminan kesetaraan bagi kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia.

Berita Terkait

* Angelina Sondakh: Perempuan Masih Alami Keterbungkaman
* Peran Perempuan di Politik Harus Ditingkatkan
* Hari Perempuan Sedunia di Jakarta
* Menghormati Hari Perempuan Internasional

JAKARTA- Front Perjuangan Rakyat (FPR) meminta perempuan Indonesia untuk bangkit lawan penindasan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI).

"Momentum Hari Perempuan Internasional ini sekaligus menandakan seabad perlawanan kaum perempuan yang terjadi pada tahun 1911, HPI dirayakan di negara-negara industri seperti Jerman, Austria, Denmark, Finlandia, Swiss dan Amerika Serikat dengan tuntutan 8 jam kerja," demikian siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (8/3).

FPR menghimpun berbagai organisasi baik dari sektor buruh, tani pemuda, mahasiswa, perempuan, organisasi sosial maupun individu.

Dalam hal ini FPR menuntut kesetaraan dan pemenuhan akan hak-hak dasarnya kepada pemerintahan SBY-Boediono.

Mereka meminta untuk dihentikannya perampasan upah, tanah, kerja, dan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Tuntutan ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 tahun 1988 yang berisi bahwa perempuan tidak mendapatkan tunjangan kesehatan bila suami sudah mendapatkan hak serupa.

Akibatnya, upah minim yang diterima telah memaksa 44 persen buruh pabrik perempuan untuk bekerja lebih panjang, sedangkan buruh perempuan yang bekerja paruh waktu hanya sebesar 48 persen dan buruh laki-laki mencapai 71,6 persen.

Mereka juga menuntut jaminan kesetaraan bagi kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Selain itu, FPR meminta jaminan kesehatan, kesejahteraan,serta perlindungan bagi perempuan yang didasarkan pada pekerjaan perempuan Indonesia sebagai buruh migran (TKW).

Mereka berharap tidak ada lagi kasus kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan seperti yang terjadi pada para TKW Indonesia di Timur Tengah. (ant/hrb)

0Share


Kirim Komentar Anda