SOSIAL DEMOKRASI

Sosial demokrasi merupakan idiologi politik yang menggabungkan sosialisme dengan unsur – unsur kapitalisme yang di anggap sesuai. Sosial Demokrasi juga dapat di katakan sebagai paham politik yang di sebut sebagai sosialis moderat yang berkembang pada abab ke 19.
Ide sosial demokrasi ( sosdem ) berkembang dari gerakan – gerakan buruh di eropa, Tokoh yang dianggap berpengaruh mengembangkan ide sosial demokrasi ( sosdem ) adalah Eduard Bernstein. Lewat bukunya “Evolutionary Socialism (terbit tahun 1899)”, Bernstein menyerang ide-ide Marx yang memiliki berbagai kontradiksi internal dan bertentangan dengan demokrasi. Kaum sosialis, menurut Bernstein, harus mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial dengan cara-cara demokratis, bukan revolusioner seperti digagas Marx. Berbeda dengan Marx yang meyakini bahwa institusi negara akan menghilang digantikan kekuasaan proletariat, Bernstein berargumen bahwa institusi negara harus dipandang sebagai mitra. Dengan demokrasi politik, negara akan bisa diyakinkan untuk mengakomodasi hak-hak ekonomi dan politik kelas masyarakat yang terpinggirkan oleh kapitalisme, Ide klasik sosial demokrasi(sosdem) adalah orientasi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, perluasan kesempatan partisipasi kaum yang kurang beruntung, mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi .
Dua ciri khas utama dari pandangan sosdem klasik adalah pemanfaatan kekuasaan negara untuk meng-counter laju bisnis swasta dan fokus pada upaya mengurangi kesenjangan material, antara lain melalui pajak progresif serta pengarahan negara dalam pemberian jaminan pendidikan, kesehatan, pensiun dan jaminan kesejahteraan untuk warga negara. Sementara, ciri khas utama dari neoliberalisme menurut Giddens adalah pereduksian peran negara secara substansial dan reformasi sistem jaminan kesejahteraan untuk meningkatkan peran pasar didalam bidang jaminan-jaminan kesejahteraan.Sebagai alternatif bagi keduanya, Giddens mengemukakan gagasan sosdemnya yang menolak intervensi negara, menolak ”praktik persamaan ” sebagai cita-cita sosdem, dan mempromosikan redistribusi kesempatan sebagai solusi mengatasi ketidaksamaan.


Perbedaan Asas Sosial – Demokrat dan Komunis
Banyak aliran – aliran yang juga berdasarkan ilmu sosialis, aliran yang menentang kapitalisme dan imperialisme, Tetapi aliran sosialis tidak begitu besar artinya di dalam perjuangan kaum buruh untuk menuntut perbaikan nasibnya, maka kita hanya mengupas sosial-demokrat dan komunis saja, kedua faham yang tidak asing lagi di dunia politik, Kedua faham atau isme ini di dalam hakikatnya tidak mengandung perbedaan satu sama lain, karena kedua isme ini berdiri di atas faham sosialisme atau lebih tegas lagi berdiri di atas faham Marxisme. Sosialisme dan komunisme mengaku menjadi pengikut Marx. Fase-teori mengajarkan bahwa masyarakat di jaman purbakala adalah Ur-komunis, artinya pergaulan hidup manusia di jaman purbakala diatur menurut cara tidak ada raja-raja atau kelas-kelas. Sesudah jaman ur-komunisme ini berlalalu, maka lahirlah jaman feodal. Sendi dasarnya pergaulan hidup jadi feodalistis, yakni masyarakat terbagi dalam kelas raja,dan “hamba”. Habis fase feodal ini tumbul fase kapitalisme. Mula-mula jaman voor-kapitalisme dan kemudian jadi kapitalisme modren, liberalism, neo-liberal. Jaman kapitalisme ini menuju ke fase-sosialisme. Fase-teori ini dianut oleh kaum sosial-demokrat dan juga oleh kaum komunis. Kedua aliran yang besar ini mula-mula berjuang bersama-sama di bawah “pimpinannya” Karl Marx.
Lalu timbul pertanyaan mengapa sosialisme yang bersendi atas marxisme terpecah menjadi dua aliran yang menimbulkan faham – faham sendiri.
Pada tahun 1889 sampai tahun 1914 dua aliran yakni sosialis dan komunis diikat oleh satu badan yang bernama Tweede-Internationale atau di dalam bahasa Indonesia ”Internasional-Kedua.” Tetapi dalam tahun 1914 persatuan partai kaum buruh ini terpecah menjadi dua aliran yang satu memisahkan diri menjadi sosial-demokrat dan yang lain menamakan dirinya kaum komunis. Perpecahan itu terjadi oleh karena kedua aliran ini tidak bisa akur pendiriannya satu sama lain tentang mufakat atau tidaknya kaum proletar terutama di negeri-negeri kapitalis turut menyokong peperangan dunia di tahun 1914. Kaum sosial-demokrat suka menyokong peperangan dunia, tetapi kaum komunis sama sekali anti peperangan. Kaum sosial-demokrat berpendapat bahwa kaum proletar harus turut menyokong pemerintahan dalam negeri jika ada musuh menyerang negerinya.
Kaum komunis mendirikan Internasionale sendiri ialah: "Derde-Internasionale” adalah Internasional-Ketiga di Moskow di bulan Maret 1919. Pemimpin-pemimpin terbesar dari kaum komunis ialah Lenin, Trotsky dan Zinoview, mengajarkan bahwa pergaulan hidup manusia tidak harus tumbuh sebagaimana sudah digambarkan di dalam teori-teorinya Karl-Marx, tetapi pergaulan hidup dapat mengadakan fase-sprong, artinya bahwa masyarakat yang masih berada di dalam fase feodal itu tidak harus melalui zaman kapitalisme lebih dulu untuk menuju ke jaman sosialisme. Kaum sosial-demokrat membantah teori fase-sprong ini. Karena menurut aliran sosial-demokrat fase-sprong ini disebutkan anti-Marxisme. Mereka mengajarkan bahwa tiap-tiap pergaulan hidup itu harus tumbuh menurut alam. Karl Kautsky, pemimpin sosial-demokrat berkata bahwa wet-evolusi—fase teori—yang digambarkan oleh Marx itu harus tunduk. Sosial-demokrat berkata: “Marx bilang, bahwa masyarakat bergerak melalui beberapa fase, yakni melalui beberapa tingkat. Dulu fase ur-komunisme, kemudian fase feodal (ningrat-ningratan), kemudian fase kapitalisme-modren, kemudian fase sosialisme. Tiap-tiap fase harus dilalui. Sesudah fase ur-komunis tidak boleh tidak tentu fase feodal. Sesudah fase feodal tidak boleh tidak tentu fase voor-kapitalisme, dan begitu seterusnya. masyarakat tidak bisa melompati suatu fase.
Perbedaan yang kedua ialah bahwa tiap-tiap orang menurut kaum sosial-demokrat yang hidup di dalam suatu masyarakat adalah jadi anggota masyarakat dan oleh karena itu ia berhak mengeluarkan pikirannya, kemauannya dan cita-citanya tentang cara-cara masyarakat itu diatur. dengan kata lain pergaulan hidup itu harus diatur secara demokratis. Tetapi kaum komunis mengajarkan bahwa demokrasi itu di dalam hakikatnya tidak memberi kemerdekaan kepada Rakyat. Di dalam praktiknya, kata mereka, demokrasi itu tidak ada. Dan jika demokrasi ini ada, kerakyatan itu tidaklah dapat memberi hak-hak kepada Rakyat untuk mengatur pergaulan hidup. demokrasi itu adalah perkataan omong kosong belakang oleh karena itu kaum komunis tidak mufakat dengan demokrasi tetapi mengajarkan bahwa hanyalah “diktator-proletariat” saja (artinya bahwa hanya kaum proletar saja yang mempunyai suara) yang dapat memberi kekuasaan hidup manusia bagi keselamatan masyarakat. kaum komunis berkata Diktato-proletariat itu adalah suatu alat untuk mendatangkan pergaulan hidup sosialis .

Penulis adalah Mahasiswa ilmu politik semester 5 Unimal, sekretaris KDK SMUR UNIMAL

isi sumpah pemudah

KAMI MAHASISWA INDONESIA BERSUMPAH
BERTANAH AIR SATU TANAH AIR TANPA PENINDASAN
KAMI MAHASISWA INDONESIA BERSUMPAH BERBANGSA SATU BANGSA CINTA KEADILAN
KAMI MAHASISWA INDONESIA BERSUMPAH BERBAHASA SATU BAHASA TANPA KEBOHONGAN

PENINDASAN BERTOPENGKAN KESOPANAN!

oleh jefri susetio


“Budaya Jawa tak membolehkan munculnya kritik terhadap kebijakan pemegang kuasa—sebaliknya, budaya mengharuskan kita tunduk tanpa syarat pada pandangan penguasa... Oleh karena itu ijinkanlah saya kembali menjelaskan obat kami. Saya bisa bilang bahwa obat itu tak lain adalah pengorganisasian rasa tidak puas... Oposisi harus dilakukan terhadap pemegang kuasa..”
(Tjiptomangunkusumo)

“Jangan melawan, jangan marah... apalagi sampai anarkis! Jaga kesopanan, kita bangsa Jawa yang beradab. Bersabar saja, kita serahkan saja pada yang berwenang, pada Tuhan... semua pasti selesai”, begitulah kata-kata yang banyak kita dengarkan, entah dari aparat keamanan saat menghalangi buruh pabrik menuntut upah layak pada majikan dan pemerintah. Entah dari pejabat yang kebanyakan sudah tua-tua, atau entah dari anak-anak muda pro kemapanan yang mermental pengecut, manut, dan penakut!

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh seorang Dokter di tahun 1910-an, anak muda anak bangsawan bernama Tjiptomangunkusumo yang justru mengatakan bahwa marah (pada kekuasaan) itu penting, mungkin kalau tak diteriaki, kekuasaan yang angkuh dan busuk itu taka akan mendengar apap-apa karena telinga mereka sudah tersumpal dengan kondisi (keenakan) maupun ilusi-ilusi keindahan dari berkuasa. Bagi beliau, “rasa tidak puas” adalah “obat” yang harus diorganisir menjadi kekuatan kebersamaan yang siap mengalahkan penindasan dan ketidakadilan.

Terasa aneh bagi saya jika masih banyak orang yang membiarkan penindasan dan melihat reaksi perlawanan terhadap penindasan sebagai suatu hal yang “tidak sopan”, “konyol” dan dianggap sebagai tindakan yang negatif.

Sangat tidak adil menyuruh rakyat tertindas sopan karena orang yang teraniaya dan tertekan memang akan cenderung bertingkahlaku seperti itu. Bukan marahnya yang harus dilarang, tetapi penindasannya yang harus dihancurkan dan dilawan. Karena jika tak ada penindasan dan ketidakadilan, tak ada orang yang marah. Marah bukanlah semata tindakan negatif, tetapi memiliki pesan karena “marah” adalah bentuk komunikasi dari siapa saja yang tak punya saluran komunikasi.

Terlalu naif pula mengatakan bahwa mahasiswa tidak sopan hanya dengan menuntut dan berteriak, sedangkan ketidaksopanan orang kaya dan kaum penindas sendiri sungguh memalukan meskipun kadang lebih banyak disembunyikan.

Aturan, kesopanan, dan kemanusiaan apa yang tidak ada pada penindas dan penipu? Lihat saja: Mereka tak pernah sopan, negara diinjak-injak, uang negara, uang yang dipungut dari rakyat disikat, ditilap, dikorup! Bahkan Depag adalah salah satu lembaga yang sangat korup, pada hal di sana seharusnya jadi penjaga moral dan kemanusiaan. Lembaga moral, lembaga penegak hukum, agama, moral, hanya jadi topeng dan kedok bagi para pencoleng... Mereka tak pernah patuh aturan... lalu begitu pantas atau adilkah mereka hanya menyuruh-nyuruh: “Rakyat harus sopan, harus sabar, harus nrimo!”...

Seharusnya kita justru mendukung setiap upaya membuka kedok-kedok kepalsuan. Kita sebagai generasi yang benci kemunafikan, yang lebih mengetahui banyak kebusukan, tentu tak bisa dididik oleh para penipu. Bangkitlah kesadaran dan kepedulian... Sikat segala kemunafikan dan kepalsuan yang disokong oleh kemapanan yang dijaga kaum tua yang korup, tak adil.... jangan terlena oleh keadaan dan doktrin2 tua, lama, dan membatu... kita butuh gaya hidup baru yang lebih bermakna, tanpa penipuan, tanpa ikut-ikutan pada ketakutan dan keraguan!

Kita harus melihat fakta sejarah. Penjajahan dan penindasan, selain menginginkan rakyat yang ditindas miskin dan dapat dihisap, juga harus membuat mereka bodoh. Karena orang kalau bodoh tidak dapat berpikir dan tidak dapat mengetahui kalau mereka ditindas—karena kalau si tertindas mengetahui kalau mereka ditindas, mereka akan melawan atau minimal benci pada si penindas. Lepas dari itu, perlawanan tetap muncul. Dari jaman kuno hingga sekarang.

Beberapa peribahasa masa lalu yang masih tertinggal hingga sekarang yang dianggap maju, progresif menjelaskan ketertindasan rakyat dan memberi ruang kesadaran untuk melawan, misalnya adalah ungkapan-ungkapan kata seperti ini: “Nek awan duweke sing nata nek wengi duweke dursila”; “Mutiara asli tetap berkilau, meski ditutupi lumpur kebohongan”; “Becik ketitik ala ketara”; “Siapa menanam angin, akan menuai badai”; “Berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian – Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”; “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”; “Ada udang dibalik batu”; “Sedia payung sebelum hujan”.

Peribahasa-peribahasa ini belum diteliti latar-belakang kemunculannya dan kapan. Cuma alat budaya yang muncul pada masa seperti ini kebanyakan berupa puisi yang kemudian disarikan dalam pepatah dan peribahasa. Atau malah sebaliknya: hanya pesan-pesan bijak. Tetapi bukankah ia mewakili ekspresi filsafat orang-orang yang curiga pada kekuasaan dan penindasan atau penipuan; yang bahkan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Ekspresi pikiran yang berusaha mempetahankan kebenaran, yang dalam terma modern mirip dengan kata-kata dalam novel modernis yang realis dan sosialis, seperti tertulis dalam novel Maxim Gorky, “Ibunda”: “bahkan samudra darahpun tak mampu menenggelamkan kebenaran”.

Melawan kebudayaan yang gelap berarti melawan kepentingan orang-orang yang menikmati kegelapan tersebut. Pemikiran kegelapan berdiri selama ribuan tahun dengan berbagai macam kondisi kemanusiaan yang mungkin tak dapat dikatakan manusiawi. Penindasan demi penindasan, kebohongan demi kebohongan dipertahankan oleh mereka yang ingin berkuasa di atas kesengasaraan rakyat banyak. Maka bukan manusia kalau ia tak disediakan oleh syarat-syarat organik yang lebih baik daripada binatang, yang dengan nalarnya mampu merasakan adanya kepincangan dalam kehidupan (hubungan mereka dengan alam dan hubungan antara sesama manusia).

Capaian-capaian yang telah dihasilkan terus berkembang. Berhadapan dengan alam, manusia terus menyesuaikan diri dan mengantongi pengalaman dari perjalanan sejarah kehidupan. Pengalaman-pengalaman itu terakumulasi menjadi kekuatan produktif (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang pada suatu fase tertentu disadari telah jauh meninggalkan kebiasaan lama. Dan selalu ada kebiasaan lama yang masih dipelihara oleh kalangan tertentu dalam rangka mempertahankan kepentingannya. Kepentingan ini lebih banyak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Maka pertentangan-pertentanganpun terjadi.

Jadi inilah hukum sejarah yang selalu berlaku: selama ada penindasan, perlawanan akan selalu muncul. Jadi, apanya yang perlu diherankan? Yang menganggap orang yang menuntut dan melawan tidak sopan biasanya adalah orang yang kepalanya perlu dicuci. Sebab, seharusnya kita bertanya, kenapa mereka melawan? Kesimpulannya pasti karena mereka tertindas. Bukan malah berkoar-koar: “Ah, kalian tak sopan, mbok ya jangan gitu, kita ini bangsa beradab, kalau tidak puas sampaikanlah secara baik!”... ucapannya kayak pejabat jaman kuno sekali.***
=========================================
Penulis adalah mahasiswa ilmu politik semester 5 unimal dan aktif di solidaritas mahasiswa unt rakyat