Menggoyang Presiden SBY
Oleh : Jefri Susetio
“ADA gerakan aneh yang menginginkan pemerintahan jatuh sebelum pemilu 2014”. Gerakan ini di motorin oleh kelompok yang tidak ingin berjuang melalui jalur demokratis di pemilu 2014 namun berambisi menjadi capres dan cawapres. kalimat ini di sampaikan oleh SBY di hadapan eliet partai demokrat di kediamannya di cikeas Bogor, minggu 18/03/2014. Dan menjadi headline di berbagai media (detik.com, analisa)
Kalimat tersebut sebagai respon SBY atas mencuatnya gerakan demontrasi yang di lakukan elemen sipil seperti mahasiswa dan Buruh di berbagai daerah untuk menolak kenaikan BBM. tidak hanya berorasi dan berteriak TOLAK BBM, tak jarang gerakan tersebut kerap kali bentrok dengan polisi, membakar poster SBY, mehancurkan mobil yang berplat merah dan yang lebih radikal mensegel beberapa SPBU dan truk pengangkut BBM.
Tema utama aksi protes tersebut sangat jelas seluruh elemen sipil seperti mahasiswa dan buruh berjuang melakukan demontrasi demi kata “Pembatalan Kenaikan Harga BBM bersubsidi”, walaupun cheos dengan polisi kian menjalar di berbagai daerah namun gerakan tolak BBM semangkin menjalar pula dari sabang hingga marauke, hanya ada satu kata yang sering di orasikan para demontran “BBM naik makan revolusi untuk indonesia dan SBY-Boediono turun”
Yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita apakah bisa SBY-Boediono turun karena dengan menaikkan harga BBM ? walaupun kebijakan SBY di anggap kebijakan keliru dan tidak di setujui oleh rakyat kecil.
Harus di akui secara hukum dan politik SBY-boediono kini dalam posisi yang beruntung dan kuat, karena konstitusi melindunginnya dan kekuatan utama politik mendukung kebijakannya, partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah sepakat dengan kenaikkan BBM, alhasil hanya ada empat partai besar yang menolak kebijakanya PDIP, GERINDRA, HANURA dan satu partai koalisi yakni PKS.
Dalam UUD 1945 yang telah di amandemen ke IV Tahun 2002 seorang presiden tidak bisa di jatuhkan kerena dengan kebijakannya, seorang presiden mungkin saja membuat kebijakan yang di anggap sebagian kalangan sangat buruk tetapi harus kita pahami bahwa wewenang presiden mengharuskan membuat kebijakan, seburuk apapun kebijakan presiden apabila kebijakan tersebut tidak melanggar konstitusi maka presiden tidak bisa di turun dari jabatannya.
Apabila kita merujuk pada “tradisi” impeachment, ada empat pelanggaran hukum yang dapat menjatuhkan presiden yaitu penghianatan terhadap negara, korupsi, kriminalitas tingkat tinggi, dan perbuatan tercelah. Kebijakan politik yang di lakukan SBY dengan menaikkan harga BBM tidak termasuk dalam empat kategori itu. Jadi secara konstitusi jelas SBY-Boediono tidak dapat di turunkan dari jabatannya.
Kalau kita melihat sejarah pada tahun 2002, mungkin nasib SBY lebih baik dari pada GUSDUR. ketika menjadi presiden, GUSDUR masih dalam bayang UUD 1945 yang lama. Ketika ada gerakan sipil dan politik yang ingin melengserkannya, maka dengan mudah pulah dia dapat di lengserkan. kenapa ? karena pada saat itu wewenang memecat presiden berada di MPR, dan tidak perlu ada verifikasi melanggar hukum dari mahkamah konstitusi atau mahkamah agung.
Dari sejarah di atas saya berkeyakinan BBM pasti naik. Kalau gerakan mahasiswa semangkin lemah dan SBY masih di lindungin partai koalisi. Mahasiswa sebagai aktor utama yang menentang kebijakan SBY, wajib akan di lemahkan oleh pemerintah. karena mencuatnya gerakan protes yang di lakukan mahasiswa akan berdampak pada stabilitas politik saat ini, dan momen ini akan menjadi peluang bagi oposisi untuk “menggoyang” SBY. Sadar akan hal ini SBY mulai “meredam” gerakan mahasiswa dengan megajak 85 aktivis mahasiswa ke china dan korea. Tujuannya hanya satu meredam mobilitas dari gerakan mahasiswa.
Mungkin SBY mampu “meredam” beberapa aktivis yang kritis, namun SBY belum tentu mampu “meredam” eliet politik tertentu untuk menghentikan pembusukan citranya. Mereka akan berupaya agar kemarahan rakyat kepada SBY terus membara dan memuncak sampai April mendatang atau bahkan sampai menjelang pemilu 2014. Klimaksnya publik tidak percaya lagi dengan SBY dan PARTAI DEMOKRAT. Kalau publik sudah tidak percaya maka pengulingan SBY melalui konstitusi tertinggi yaitu mobilitas gerakan masa rakyat akan terjadi.
Kuncinya Dukungan Rakyat.
Beragam cara telah dilakukan pemerintah untuk meredam protes mahasiswa, mulai dari diskusi dengan seluruh Rektor sehingga para rektor mampu merasionalkan mahasiswanya. Selanjutnya pemerintah terkesan “memplintir” gerakan mahasiswa dengan melakukan tindakan reprensif yang berujung pada terjadinya “cheos” dan anarkis. terpancingnya mahasiswa untuk bertindak anarkis dengan merusak fasilitas umum, menjadi peluang bagi pemerintah untuk “membusukkan” gerakan mahasiswa sehingga yang dijadikan pemberitaan di media tidak suntansi dari gerakan mahasiswa namun anarkisme yang di lakukan mahasiswa.
Ketika gerakan mahasiswa terus terprovokasi dan bertindak anarkis, hal ini akan berbahaya terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri karena subtansi dari gerakan mahasiswa akan hilang dan mahasiswa akan sulit mendapat dukungan rakyat. Kalau mahasiswa tidak mendapat dukungan rakyat maka gerakan mahasiswa akan terus melemah dan kehabisan energi, dampaknya perubahan yang di inginkan tidak tercapai.
Untuk merubah kebijakan pemerintah, hanya ada satu “solusi” yaitu elemen sipil seperti mahasiswa dan buruh, harus melakukan “agitasi” dan menularkan ide-idenya kepada masyarakat kelas bawah sehingga mereka tergerak untuk melakukan protes. Alexsander Hamilton misalkan menjuluki gerakan-gerakan rakyat sebagai “Binatang Buas” yang banyak jumblahnya.
Pendangan Alexsander Hamilton tersebut menjadi “sinyal” bahwa “simpul-simpul” massa gerakan rakyat sangat bahaya dan berpengaruh terhadap stabilitas negara. tentu saja gerakan rakyatlah yang mampu merubah kebijakan pemerintah, bahwa mengulingkan pemerintahan, eskalasi gerakan mahasiswa bersama rakyat menjelang April mendatang di senayan adalah solusi untuk merubah kebijakan SBY.
Penulis adalah Staf di Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar